Makalah Ilmu Sosial dan Budaya Dasar

MAKALAH

Makalah ini di susun dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah Ilmu sosial dan Budaya Dasar

Disusun Oleh :
Mamang Sugianto 201210170311012
Muhamad Haidar Bashofi 201210170311047

JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
2012/2013
KATA PENGANTAR

Dengan segala kerendahan hati penulis memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas berkat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Tugas Makalah ini untuk memenuhi tugas dalam mata kuliah Ilmu Sosial dan Budaya Dasar yang berjudul Problematika Nilai,Moral,dan Hukum Dalam Masyarakat dan Negara.
Ibarat pepatah tak ada gading yang tak retak, dalam pembuatan makalah ini masih banyak kekurangan baik itu dari segi penulisan, isi dan lain sebagainya, maka penulis sangat mengharapkan kritikan dan saran guna perbaikan untuk pembuatan makalah untuk hari yang akan datang.
Demikianlah sebagai pengantar kata, dengan iringan serta harapan semoga tulisan sederhana ini dapat diterima dan bermanfaat bagi pembaca. Atas semua ini penulis mengucapkan terima kasih,semoga segala bantuan dari semua pihak mudah – mudahan mendapat amal baik yang diberikan oleh Allah SWT.

Malang, Desember 2010

Penulis,

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam kehidupan sehari-hari manusia selalu berkaitan dengan nilai.Manusia memberikan nilai kepada sesuatu.Nilai itu ada atau riil dalam kehidupan manusia.Dengan nilai diharapkan manusia dapat terdorong untuk melakukan tindakan agar hjarapannya dapat terwujud.
Moral erat kaitannya dengan akhlak yang mengandung makna tata tertib yang datang dari hati nurani manusia.Moral merupakan bagian dari nilai.
Hukum merupakan suatu norma.Norma hukum merupakan aturan-aturan yang bersl dari negara dan sifatny a memaksa.Dengan mematuhi hukum maka akan terciptalah suatu keadilan.Tujuan bernegara Indonesia adalah terpenuhinya keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.Hal ini dapat diketahui dalam pembukaan UUD 1945 maupun pancasila.
Sesuai dengan pembukaan UUD 1945 maka negara yang hendak didirikan negara Indonesia adalah negara yang adil dan bertujuan menciptakan keadilan sosial.Pesan yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945 itu hendaknya menjadi pedoman dan semangat bagi para penyelenggara negara bahwa tugas utama pemerintah adalah menciptakan keadilan.
Bedasarkan pancasila sila kedua Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab,maka adil yang dimaksud adalah perlakuan adil kepada warga negara tanpa pandang bulu.Manusia pada hakikatnya sama harkat dan martabatnya termasuk pula manusia sebagai warga negara,Karena itu hendaknya penyelenggara negara menjamin perlakuan yang adil terhadap warga negaranya.Hal ini tercermin pasal 27 ayat (1) UUD 1945 bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
Sila kelima Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat indonesia mengandung makna adil dalam pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat.Hasil pembangunan dan kekayaan bangsa hendaknya dinikmati secara adil dan menyeluruh oleh seluruh lapisan masyarakat .Pembangunan dan kekayaan alam tidak boleh dinikmati segelintir orang sebab hal tersebut dapat menimbulkan kesenjangan,perasaan iri,dan kemiskinan.
Sesuai dengan sila kelima tersebut maka kedilan yang harus terwujud dalam kehidupan bangsa adalah:
a. Keadilan distributif,yaitu hubungan yang adil antara negara dengan negaranya.Kedilan ini dalam bentuk kesejahteraan,subsidi,serta kesempatan hidup bersama berdasarkan hak dan kewajiban.
b. Keadilan legal (bertaat),yaitu hubungan yang adil antara negara dengan warga negaranya.Dalam arti warga negara wajib mentaatinperaturan perundang-undangan yang berlaku.
c. Kedilan komutatif,yaitu hubungan yang adil dan sama antar warga negara secara timbal balik.
Dilihat dari kenyataan yang ada,Indonesia sebagai negara hukum memang sudah terwujud terbukti dengan telah adanya Undang-Undang yang mengatur kehidupan bernegara.Tetapi pada penerapannya didalam kehidupan bernegara itu sendiri belum terlaksana dengan baik.Terbukti dengan banyaknya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dilakukan oleh segelintir orang namun hukum baginya tidak berjalan dengan semestinya.Hukum pada saat ini lebih memihak kepada mereka yang memiliki kedudukan.
Seharusnya Indonesia sebagai negara hukum dalam menjalankan kehidupan bernegara benar-benar dalam koridor yang telah ditentukan,menegakkan keadilan seadil-adilnya.

B. Perumusan Masalah

Dengan memperhatikan latar belakang tersebut,agar dalam penulisan ini penulis mendapatkan hasil yang diinginkan,maka penulis mengemukakan beberapa perumusan masalah.Rumusan masalah itu adalah :
1. Apakah yang dimaksud dengan Nilai,Moral,dan Hukum?
2. Bagaimanakah penerapan Nilia,Moral,dan Hukum di Indonesia?
3. Apakah solusi yang tepat untuk permasalahan nilai,moral,dan Hukum di Indonesia?

C. Tujuan

Tujuan dari penulisan makalah ini antara lain:
1. Untuk memenuhi tugas mata kuliah ISBD.
2. Untuk menambah pengetahuan tentang Nilai,Moral,dan Hukum.
3. Untuk mengetahui berbagai permasalahan tentang Nilai,Moral,dan Hukum.

BAB II
KAJIAN TEORI
1. Nilai

Dalam kehidupan sehari-hari manusia selalu berkaitan dengan nilai.Beberapa pendapat tentang nilai dapat diuraikan sebagai berikut :
a. Menurut Bambang Daroeso,Nilai adalah suatu kualitas atau penghargaan terhadap sesuatu,yang menjadi dasar penentu tingkah laku seseorang.
b. Menurut Parsi Darmo Diharjo,Nilai adalah kualitas atau keadaan yang bermanfaat bagi manusia baik lahir maupun batin.
Sesuatu dianggap bernilai apabila sesuatu itu memiliki sifat sebagi berikut :
a. Menyenangkan.
b. Berguna.
c. Memuaskan.
d. Menguntungkan.
e. Menarik.
f. Keyakinan.
Ada dua pendapat mengenai nilai.Pendapat yang pertama menyatakan bahwa nila itu subjektif,sedangkan pendapat kedua mengatakan bahwa nilai itu subjektif.Menurut aliran idealisme,nilai itu objektisme,ada pada setiap sesuatu.
Pendapat lain menyatakan bahwa nilai sutu objek terletak pada subjek yang menilainya.Misalnya air menjadi sangat berharga daripada emas bagi seseorang yang kehausan dipadang pasir.Nilai menjadikan manusia terdorong untuk melakukan tindakan agar harapannya dapat terwujud dalam kehidupannya.
Jenis nilai menurut Prof.Drs.Notonegoro,S.H ada tiga,yaitu :
a. Nilai materiil,yakni sesuatu yang berguna bagi sesama manusia.
b. Nilai vital,yakni sesuatu yang berguna bagi manusia untuk melksanakan kegiatan.
c. Nilai kerohanian,dibedakan menjadi empat,yaitu :
1. Nilai kebenaran,bersumber pada akal pikiran manusia.
2. Nilai estetika.bersumber pada rasa manusia.
3. Nilai kebaikan bersumber pada kehendak/nurani manusia.
4. Nilai religius yang bersifat mutlak dan bersumber pada keyakinan manusia.

2. Moral
Moral berasal dari bahasa latin mores yang berarti adat kebiasaan.Dalam bahasa Indonesia moral berarti akhlak atau kesusilaan yang mengandung makna tata tertib batin yang menjadi
pembimbing tingkah laku batin dalam hidup.Istilah moral dapat dipersamakan dengan etik,akhlak,kesusilaan,dan budi pekerti.Dalam hubungannya dengan nilai,moral adalahbagian dari nilai,yiatu nilai moral.Nilai moral berkaitan dengan perilaku manusia tentang hal baik-buruk.

3. Hukum

Hukum merupakan bagian dari norma,yaitu norma hukum.Norma hukum adalah peraturan yang timbul dari hukum yang berlaku.Norma hukum perlu ada untuk mengatur kepentingan manusia dalam masyarakat agar memperoleh kehidupan yang tertib.Norma hukum tertuang dalam perundang-undangan.
Norma hukum dibutuhkan karna dua hal:
1. Karena bentuk sanksi dari norma agama,kesusilaan,dan kesopanan belum cukup memuaskan dan efektif untuk melindungi keteraturan dan ketertiban masyarakat.
2. Masih banyak perilaku lain yang belum di atur dalam norma agama,kesusilaan,dan kesopanan,misalnya perilaku dijalan raya.
Norma hukum berasal dari norma agama,kesusilaan,an kesopanan.Isi ketiga norma tersebut bisa diangkat sebagai norma hukum.
Fungsi hukum yaitu :
1. Sebagai alat pengukur tertib hubungan masyarakat.
2. Sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial.
3. Sebagai penggerak pembangunan.
4. Fungsi kritis hukum.
Hukum bertujuan untuk menjamu kepastian hukum dalam masyarakat,memberikan faedah bagi warga negara dan menciptakan keadilan dan ketertiban bagi warga negara.
Norma terbagi atas empat,yaitu :
1. Norma Agama.Sanksi yng diberikan tidak secara langsung,tapi hukuman dari Sang pencipta pada hari akhir nanti.
2. Norma kesusilaan.Sanksinya berupa tekanan batin sang pelaku.
3. Norma kesopanan.sanksinya yaitu dapat dikucilkan oleh masyarakat.
4. Norma hukum.Hukuman berupa kurungan.

BAB III
PEMBAHASAN

Problematika,Nilai,Moral,dan Hukum Dalam Masyarakat dan Negara.

Hukum sebagai norma harus didasarkan pada nilai moral.Apa artinya Undang-Undang jika tidak disertai moralitas.Norma moral adalah norma yang paling dasar.Norma moral menentukan bagaimana kita menilai seseorang.Suatu Hukum yang bertentangan dengan norma moral kehilangan kekuatannya,demikian kata thomas Aquinas.
Secara ideal,seharusnya manusia taat pada norma moral dan norma hukum yang tumbuh dan tercipta dalam hidup sebagi upaya mewujudkan kehidupan yang damai,aman,dan sejahtera.Namun dalam kenyataannya terjadi berbagai pelanggaran,baik terhadap norma moral maupun norma hukum.Pelanggaran norma moral merupakan suatu pelanggaran etik,sedangkan pelanggaran terhadap norma hukum merupakan suatu pelanggaran hukum.

1. Hakekat Nilai,Moral dalam Kehidupan Manusia
Nilai dan Moral Sebagai Materi Pendidikan
Terdapat beberapa bidang filsafat yang ada hubungannya dengan cara manusia mencari hakikat sesuatu, satu di antaranya adalah aksiologi (filsafat nilai) yang mempunyai dua kajian utama yakni estetika dan etika. Keduanya berbeda karena estetika berhubungan dengan keindahan sedangkan etika berhubungan dengan baik dan salah, namun karena manusia selalu berhubungan dengan masalah keindahan, baik, dan buruk bahkan dengan persoalan-persoalan layak atau tidaknya sesuatu, maka pembahasan etika dan estetika jauh melangkah ke depan meningkatkan kemampuannya untuk mengkaji persoalan nilai dan moral tersebut sebagaimana mestinya.
Menurut Bartens ada tiga jenis makna etika, yaitu:
1. Kata etika bisa dipakai dalam arti nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya.
2. Etika berarti juga kumpulan asas atau nilai moral (kode etik).
3. Etika mempunyai arti ilmu tentang yang baik dan yang buruk (filsafat moral).
Dalam bidang pendidikan, ketiga pengertian di atas menjadi materi bahasannya, oleh karena itu bukan hanya nilai moral individu yang dikaji, tetapi juga membahas kode-kode etik yang menjadi patokan individu dalam kehidupan sosisalnya, yang tentu saja karena manusia adalah makhluk sosial.
Nilai Moral di Antara Pandangan Objektif dan Subjektif Manusia
Nilai erat hubungannya dengan manusia, dalam hal etika maupun estetika. Manusia sebagai makhluk yang bernilai akan memaknai nilai dalam dua konteks, pertama akan memandang nilai sebagai sesuatu yang objektif, apabila dia memandang nilai itu ada meskipun tanpa ada yang menilainya. Kedua, memandang nilai sebagai sesuatu yang subjektif, artinya nilai sangat tergantung pada subjek yang menilainya.
Dua kategori nilai itu subjektif atau objektif:
Pertama, apakah objek itu memiliki nilai karena kita mendambakannya, atau kita mendambakannya karena objek itu memiliki nilai
Kedua, apakah hasrat, kenikmatan, perhatian yang memberikan nilai pada objek, atau kita mengalami preferensi karena kenyataan bahwa objek tersebut memiliki nilai mendahului dan asing bagi reaksi psikologis badan organis kita (Frondizi, 2001, hlm. 19-24).
• Nilai di Antara Kualitas Primer dan Kualitas Sekunder
Kualitas primer yaitu kualitas dasar yang tanpanya objek tidak dapat menjadi ada, sama seperi kebutuhan primer yang harus ada sebagai syarat hidup manusia, sedangkan kualitas sekunder merupakan kualitas yang dapat ditangkap oleh pancaindera seperti warna, rasa, bau, dan sebagainya, jadi kualitas sekunder seperti halnya kualitas sampingan yang memberikan nilai lebih terhadap sesuatu yang dijadikan objek penilaian kualitasnya.
Perbedaan antara kedua kualitas ini adalah pada keniscayaannya, kualitas primer harus ada dan tidak bisa ditawar lagi, sedangkan kualitas sekunder bagian eksistesi objek tetapi kehadirannya tergantung subjek penilai. Nilai bukan kualitas primer maupun sekunder sebab nilai tidak menambah atau memberi eksistensi objek. Nilai bukan sebuah keniscayaan bagi esensi objek. Nilai bukan benda atau unsur benda, melainkan sifat, kualitas, yang dimiliki objek tertentu yang dikatakan “baik”. Nilai milik semua objek, nilai tidaklah independen yakni tidak memiliki kesubstantifan.
• Metode Menemukan dan Hierarki Nilai dalam PendidikanMenilai berarti menimbang, yaitu kegiatan manusia menghubungkan sesuatu dengan sesuatu yang lain, yang selanjutnya diambil sebuah keputusan, nilai memiliki polaritas dan hierarki, yaitu:
1. Nilai menampilkan diri dalam aspek positif dan aspek negatif yang sesuai (polaritas) seperti baik dan buruk, keindahan dan kejelekan.
2. Nilai tersusun secara hierarkis, yaitu hierarki urutan pentingnya.
Ada beberapa klasifikasi nilai yaitu klasifikasi nilai yang didasarkan atas pengakuan, objek yang dipermasalahkan, keuntungan yang diperoleh, tujuan yang akan dicapai, hubungan antara pengembangan nilai dengan keuntungan, dan hubungan yang dihasilkan nilai itu sendiri dengan hal lain yang lebih baik. Sedangkan Max Scheller berpendapat bahwa hierarki terdiri dari, nilai kenikmatan, kehidupan, kejiwaan, dan nilai kerohanian. Dan masih banyak lagi klasifikasi lainnya dari para pakar, namun adapula pembagian hierarki di Indonesia.(khususnya pada masa dekade Penataran P4), yakni, nilai dasar, nilai instrumental, dan yang terakhir nilai praksis.
2. Problematika Pembinaan Nilai,Moral
Perkembangan Nilai Moral Beberapa pengaruh nilai dalam kehidupan sehari-hari :
1. Pengaruh Kehidupan Keluarga dalam Pembinaan Nilai Moral
2. Pengaruh Teman Sebaya Terhadap Pembinaan Nilai Moral
3. Pengaruh Figur Otoritas Terhadap Perkembangan Nilai Moral Individu
4. Pengaruh Media Komunikasi Terhadap Perkembangan Nilai Moral
5. Pengaruh Otak atau Berpikir Terhadap Perkembangan Nilai Moral
6. Pengaruh Informasi Terhadap
3. Manusia dan Hukum
Hukum dalam masyarakat merupakan tuntutan, mengingat bahwa kita tidak mungkin menggambarkan hidupnya manusia tanpa atau di luar masyarakat. Maka manusia, masyarakat, dan hukum merupakan pengertian yang tidak bisa dipisahkan. Untuk mencapai ketertiban dalam masyarakat, diperlukan adanya kepastian dalam pergaulan antar-manusia dalam masyarakat. Kepastian ini bukan saja agar kehidupan masyarakat menjadi teratur akan tetapi akan mempertegas lembaga-lembaga hukum mana yang melaksanakannya.
Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup (the living law) dalam masyarakat, yang tentunya sesuai pula atau merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat tersebut.Manusia dan hukum adalah dua entitas yang tidak bisa dipisahkan. Bahkan dalam ilmu hukum, terdapat adagium yang terkenal yang berbunyi: “Ubi societas ibi jus” (di mana ada masyarakat di situ ada hukumnya). Artinya bahwa dalam setiap pembentukan suatu bangunan struktur sosial yang bernama masyarakat, maka selalu akan dibutuhkan bahan yang bersifat sebagai “semen perekat” atas berbagai komponen pembentuk dari masyarakat itu, dan yang berfungsi sebagai “semen perekat” tersebut adalah hukum.
Untuk mewujudkan keteraturan, maka mula-mula manusia membentuk suatu struktur tatanan (organisasi) di antara dirinya yang dikenal dengan istilah tatanan sosial (social order) yang bernama: MASYARAKAT. Guna membangun dan mempertahankan tatanan sosial masyarakat yang teratur ini, maka manusia membutuhkan pranata pengatur yang terdiri dari dua hal: aturan (hukum) dan si pengatur (kekuasaan).
4. Hubungan Hukum dan Moral
Hukum tidak akan berarti tanpa dijiwai moralitas, hukum akan kosong tanpa moralitas. Oleh karena itu kualitas hukum harus selalu diukur dengan norma moral dan perundang-undangan yang immoral harus diganti.
Meskipun hubungan hukum dan moral begitu erat, namun hukum dan moral tetap berbeda, sebab dalam kenyataannya mungkin ada hukum yang bertentangan dengan moral atau ada undang-undang yang immoral, yang berarti terdapat ketidakcocokan antara hukum dengan moral.
Kualitas hukum terletak pada bobot moral yang menjiwainya. Tanpa moralitas hukum tampak kosong dan hampa (Dahlan Thaib,h.6). Namun demikian perbedaan antara hukum dan moral sangat jelas.
Perbedaan antara hukum dan moral menurut K.Berten :
1. Hukum lebih dikodifikasikan daripada moralitas, artinya dibukukan secara sistematis dalam kitab perundang-undangan. Oleh karena itu norma hukum lebih memiliki kepastian dan objektif dibanding dengan norma moral. Sedangkan norma moral lebih subjektif dan akibatnya lebih banyak ‘diganggu’ oleh diskusi yang yang mencari kejelasan tentang yang harus dianggap utis dan tidak etis.
2. Meski moral dan hukum mengatur tingkah laku manusia, namun hukum membatasi diri sebatas lahiriah saja, sedangkan moral menyangkut juga sikap batin seseorang.
3. Sanksi yang berkaitan dengan hukum berbeda dengan sanksi yang berkaitan dengan moralitas. Hukum untuk sebagian besar dapat dipaksakan,pelanggar akan terkena
hukuman. Tapi norma etis tidak bisa dipaksakan, sebab paksaan hanya menyentuh bagian luar, sedangkan perbuatan etis justru berasal dari dalam. Satu-satunya sanksi dibidang moralitas hanya hati yang tidak tenang.
4. Hukum didasarkan atas kehendak masyarakat dan akirnya atas kehendak negara. Meskipun hukum tidak langsung berasal dari negara seperti hukum adat, namun hukum itu harus di akui oleh negarasupaya berlaku sebagai hukum. Dengan cara demokratis atau dengan cara lainmasyarakat dapat mengubah hukum, tapi masyarakat tidak dapat mengubah atau membatalkan suatu norma moral. Moral menilai hukum dan tidak sebaliknya.
Sedangkan Gunawan Setiardja membedakan hukum dan moral :
1. Dilihat dari dasarnya, hukum memiliki dasar yuridis, konsesus dan uhkum alam sedangkan moral berdasarkan hukum alam.
2. Dilihat dari otonominya hukum bersifat heteronom (datang dari luar diri manusia), sedangkan moral bersifat otonom (datang dari diri sendiri).
3. Dilihat dari pelaksanaanya hukum secara lahiriah dapat dipaksakan,
4. Dilihat dari sanksinya hukum bersifat yuridis. moral berbentuk sanksi kodrati, batiniah, menyesal, malu terhadap diri sendiri.
5. Dilihat dari tujuannya, hukum mengatur kehidupan manusia dalam kehidupan bernegara, sedangkan moral mengatur kehidupan manusia sebagai manusia.
6. Dilihat dari waktu dan tempat, hukum tergantung pada waktu dan tempat, sedangkan moral secara objektif tidak tergantung pada tempat dan waktu (1990,119).
5. Pelanggaran Etik

Kebutuhan akan norma etik di oleh manusia diwujudkan dengan membuat serangkaian norma etik untuk suatu kegiatan atau profesi.Kode etik profesi berisi ketentuan-ketentuan normatif etik yang seharusnya dilakukan oleh anggota profesi.Kode etik profesi dibutuhkan untuk menjaga martabat serta kehormatan profesi,dan disisi lain melindungi ,masyarakat dari segala bentuk penyimpangan maupun penyalahgunaan keahlian.Meskipun telah memiliki kode etik,masih terjadi pelanggaran terhadap profesi.Contohnya: Dokter melanggar kode etik kedokteran.
Pelanggaran terhadap kode etik tidak diberikan sanksi lahiriah ataupun yang bersifat memaksa..Pelanggaran etik biasanya mendapat sanksi etik berupa rasa menyesal,bersalah,dan malu.Bila seorang profesi melanggar kode etik profesinya ia akan mendapatkan sanksi etik dari lembaga profesi,seperti teguran,dicabut keanggotaannya,atau tidak diperbolehkan lgi menjalani profesi tersebut.

6. Pelanggaran Hukum

Poblema hukum yang yang berlaku dewasa ini adalah masih rendahnya kesadaran hukum masyarakat.Akibatnya banyak tarjadi pelanggaran hukum.Bahkan,pada hal-hal kecil yang sesungguhnya tidak perlu terjadi.Misalnya,secara sengaja tidak membawa SIM dengan sengaja dengan alasan hanya untuk sementara waktu.
Pelanggaran hukum dalam arti sempit berarti pelanggaran terhadap perundang-undangan negara.Sanksi atas pelanggaran hukum adalah sanksi pidana dari negara yang bersifat lahiriah dan memaksa masyarakat secara resmi (Negara) berhak memberi sanksi bagi warga negara yang melanggar hukum.
Bila dicermati, ada beberapa hal yang menyebabkan lemahnya penegakan hukum pertama kesadaran/pengetahuan hukum yang lemah. Kesadaran/pengetahuan hukum yang lemah, dapat berefek pada pengambilan jalan pintas dalam menyelesaikan persoalan masing-masing. masyarakat yang tidak mengerti akan hukum, berpotensi besar dalam melakukan pelanggaran terhadap hukum. dalam hukum, dikenal dengan adanya fiksi hukum artinya semua dianggap mengerti akan hukum. Seseorang tidak dapat melepaskan diri dari kesalahan akan perbuatannya dengan alasan bahwa ia tidak mengerti hukum atau suatu peraturan perundang-undangan. Jadi dalam hal ini sudah sewajarnya bagi setiap individu untuk mengetahui hukum. Sedangkan bagi aparatur hukum atau elemen lain yang concern pada supremasi hukum sudah seharusnya memberikan kesadaran hukum bagi setiap individu.

Kedua adalah ketaatan terhada hukum. Dalam kehidupan sehari-hari tidak jarang budaya egoisme dari individu muncul. Ada saja orang yang melanggar hukum dengan bangga ia menceritakan perbuatannya kepada orang lain. Misalnya pelanggaran terhadap lalu lintas. Oleh pelakunya menganggap itu hal-hal yang biasa-biasa saja, bahkan dengan bersikap bangga diri ia menceritakan kembali kepada orang lain perbuatan yang telah dilakukannya. Hal semacam ini telah mereduksi nilai-nilai kebenaran, sehingga menjadi suatu kebudayaan yang sebenarnya salah.

ketiga adalah perilaku aparatur hukum. Perilaku aparatur hukum baik dengan sengaja ataupun tidak juga telah mempengaruhi dalam penegakan hukum. Misalnya aparat kepolisian yang dalam menagani suatu kasus dugaan tindak pidana, tidak jarang dalam kenyataannya juga langsung memvonis seseorang telah bersalah. Hal ini dapat dilihat dengan perilaku aparat yang dengan “ringan tangan” terhadap tersangka yang melakukan tindak pidana. Perilaku-perilaku semacam ini justru bukan mendidik seseorang untuk menghormati akan hukum. Ia menghormati hukum hanya karena takut akan polisi.

Keempat adalah faktor aparatur hukum. Seseorang yang melakukan tindak pidana, namun ia selalu bisa lolos dari jeratan pemidanaan, akan berpotensi bagi orang yang lain untuk melakukan hal yang sama. Korupsi yang banyak dilakukan namun banyak pelaku yang lepas dari jeratan hukum berpotensi untuk oleh orang lain melakukan hal yang sama. Adanya mafia peradilan, telah mempengaruhi semakin bobroknya penegakan hukum di negeri kita. Aparatur hukum yang sedianya diandalkan untuk menjunjung tinggi supremasi hukum, justru melakukan pelanggaran hukum. Sebagai akibatnya masyarakat pesimis terhadap penegakan hukum.
Contoh pelanggaran hukum : Kecurangan saat pemilu,kasus Bank Century,dan lain-lain.
Baru-baru ini kita juga di kagetkan lagi dengan berita ; Sebanyak 341 narapidana perkara korupsi mendapat remisi, Sebelas koruptor langsung menghirup udara bebas, ironisnya lagi salah satu dari penerima Remisi tersebut adalah besan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Aulia Pohan. Bukankah setiap orang sama kedudukannya di hadapan hukum (equality before the law). Seharusnya kita memandang Hukum adalah sebagai bagian dari cara kita hidup, bukan sebagai cara mempertahankan kekuasaan semata.
Tapi,lihatlah sebaliknya sungguh Miris memang Kisah nenek Minah, yang hanya dengan mengambil beberapa buah kakao, seorang nenek tua harus dihukum atas perbuatan yang sudah dia sesali. Kalau kita membandingkan kisah si nenek dengan kisah para koruptor kelas kakap yang kasus hukumnya diputus bebas. Banyak sekali Diskriminasi hukum menimpa kaum miskin.
Seharusnya para penegak hukum mampu menegakkan hukum seadil-adilnya,tidak ada lagi diskrimanan terhadap si miskin sehingga terciptalah keadilan.
Permasalahan hukum di dindonesia dapat diminimalisasi melalui proses pendidikan yang diberikan kepada masyarakat,diharapkan wawasan pemikiran mereka pun semakin meningkat sehingga mempunyai kemampuan untuk memikirkan banyak alternatif dalam usaha memecahkan masalah hukum dan tidak melakukan pelanggaran hukum.

BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan
Problematika Nilai,Moral,dan Hukum yang terjadi di masyarakat yaitu pelanggaran terhadap norma agama,norma kesusilaan,norma kesopanan,dan norma hukum.
1. Pelanggaran terhadap norma agama tidak dikenakan sanksi secara langsung.
2. Pelanggaran terhadap norma kesusilaan sanksinya lebih berkaitan dengan batin yang melanggarnya.
3. Pelanggaran terhadap norma kesopanan sanksinya yaitu dikucilkan dari lingkungan atau masyarakat.
4. Pelanggaran terhadap norma hukum sanksinya berupa kurungan atau penjara.
Di Indonesia Hukum dalam pengaplikasiannya belum berjalan dengan semestinya.Masih banyak pelanggaran-pelanggaran hukum yang terjadi dan belum ditindak sesuai dengan aturan hukum yang sebenarnya.Hukum di Indonesia lebih memihak kepada mereka yang memiliki keudukan.

B. Saran
Sebaiknya pemerintah Indonesia beserta aparatur pengawas hukum menegakkan dan menjalankan hukum dengan sebaik-baiknya dan bertindak adil. Hal itu dilakukan agar tidak timbul lagi berbagai problematika dalam nilai, moral dan hukum di ndonesia.Kita sebagai mahasiswa hendaknya menjalani kehidupan bermasyarakat dan bernegara sesuai dengan koridor yang telah ditentukan agar tidak timbul problematika dalam hukum.

Daftar Pustaka

Huntington, P.Samuel.2001.Benturan Antara Peradaban dan Masa Depan Dunia. Terj. M. Sadat Ismail. Yogyakarta: Qalam
Herimanto dan Winarno.2004.Ilmu Sosial Dan Budaya Dasar.Jakarta:Bumi Aksara
http://www.parraindonesia.org/index.php?option=com…id .diakses pada 25 September 2012.
hiperkes.com/…/artikel-kasus-pelanggaran-hukum-perdata-di-masyarakat.htm. diakses pada 25 September 2010
http://www.google.com
http://www.haidarbashofi.wordpress.com

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s